Kemitraan

Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat, pendampingan lapangan, dan penguatan perlindungan hukum terhadap pelanggaran lingkungan serta aktivitas ilegal.

Sinergi advokasi hukum, penguatan bukti pelanggaran CSR, dan peningkatan akses keadilan bagi masyarakat terdampak.

Kolaborasi pengawasan integritas, pencegahan korupsi terkait pengelolaan CSR/TJSL, dan transparansi program pembangunan.

Kerja sama perlindungan hak asasi manusia, dokumentasi dampak sosial, dan respons terhadap pelanggaran terhadap masyarakat adat serta komunitas rentan.

Kemitraan kebijakan daerah, harmonisasi program CSR provinsi, dan penguatan monitoring dampak sosial lintas sektor.

Pendampingan masyarakat di tingkat kabupaten/kota, verifikasi lapangan, dan fasilitasi dialog antara warga, perusahaan, dan pemda.

Jaringan organisasi masyarakat sipil untuk advokasi, edukasi publik, dan aksi solidaritas bersama masyarakat terdampak.

Kolaborasi pemberitaan investigatif, sosialisasi regulasi CSR, dan pengawasan publik atas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Partisipasi warga terdampak dalam pengaduan, forum diskusi, pemantauan lapangan, dan penguatan suara masyarakat di setiap wilayah.

Kolaborasi penelitian, pengabdian masyarakat, klinik hukum kampus, dan pengembangan literasi CSR serta hak masyarakat terdampak melalui civitas akademika.